Secara resmi Jum,at malam 15 Mei 2009, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) mendeklarasikan diri berpasangan dengan Budiono sebagai Capres dan Cawapres untuk maju pada PilPres 2009. Dengan dipilihnya oleh SBY Budiono sebagai Pasangannya mengindikasikan bahwa SBY lebih ingin sistem ekonomi neo-liberalisme terakomodasi di Indonesia dari pada Pada paham ekonomi yang termaktub dalam UUD 45 Pasal 33. Dengan terakomodasi sistem ekonomi 
neo-liberal di Indonesia secara otomatis pemerintahan SBY akan didukung oleh barat dan sekutu-sekutunya yang memiliki kepentingan dengan kekayaan alam Indonesia. Kalau pada masa Orde Lama, Soeharto dan pemerintahannya didukung oleh barat karena Soeharto dijadikan boneka barat untuk menghambat perkembangan faham komunis diIndonesia khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya. Dan Isu Komunisme menjadi propaganda barat untuk mengeksploitasi sebuah negara dan kekayaan alamnya. Dengan gelontoran hutang yang luar biasa dari IMF, CGI, Bank Dunia sebagai kaki tangan barat. Soeharto mengemas pemerintahan dengan menekan domokrasi untuk menghambat paham-paham yang berbau komunis dan menerapkan subsidi yang demikian besar pada Rakyat dengan uang
pinjaman luar negeri. Setelah barat tidak lagi menganggap Ideologi komunis sebagai suatu ancaman. Isu demokrasi, Hak Azasi dan Sistem ekonomi Neo Liberal menjadi Propaganda barat untuk Mengeksploitasi suatu negara dan Kekayaan alamnya. Soeharto yang merupakan pemain lama tidak lagi dianggap sesuai untuk memainkan propaganda itu di Indonesia, karena Soeharto pada pemerintahannya tidak demokratis dan banyak terlibat kasus pelanggaran HAM. Selain itu diakhir-akhir kejatuhan pemerintahannya Soeharto terlihat mesra dengan tokoh-tokoh muslim di Indonesia dan akomodatif terhadap kepentingan muslim. Krisis ekonomi regional yang imbasnya mengguncang prekonomian nasional menjadi momentum barat untuk menjatuhkan tahta soeharto dengan menghadirkan isu reformasi. Reformasipun terjadi dengan Lengsernya Soeharto, namun reformasi kita adalah reformasi yang dikangkangi barat dengan memanfaatkan status quo yang terjadi. Persaingan elit politik untuk mengambil kekuatan seirama dengan lambatnya penanganan krisis yang terjadi, betul-betul dimanfaatkan pihak barat untuk menempatkan bonekanya pada moment yang paling pas. Pemilu 2004 adalah momentnya, telah jenuhnya masyarakat dengan krisis yang terjadi dan persaingan ditingkat elit yang tidak berkesudahan, barat menciptakan sosok SBY untuk membuat perubahan dimana perubahan itu nantinya bisa sedikit membawa perubahan pada masyarakat dan memberikan keuntungan bagi kepentingan barat di Indonesia. Pasca Pemilu 2004 dan terpilihnya SBY sebagai presiden mulailah barat kembali memainkan perannya di Indonesia. Pada pemerintahan SBY tak ubahnya juga seperti eranya Soeharto, Kalau di era Soeharto untuk menenangkan rakyat beliau memberikan subsidi dan membangun proyek-proyek dari hasil Hutang. Pemerintahan SBY memberikan BLT, PNPM, Peningkatan anggaran pendidikan dan kesejahteraan pegawai dari dana Hutang. Kalau dulu suharto meniupkan isu suversip untuk membersihkan jati dirinya. SBY meniupkan isu korupsi untuk membersihkan dirinya. Pada hal yang kita rasakan masihlah sama. Kalaulah katanya uang negara telah sekian milyar terselamatkan dari hasil penanganan kasus korupsi. Sekalipun pemerintah tidak pernah berinisiatip memperbaiki institusinya terhadap pungli-pungli masih marajalela di Indonesia. Kalau dihitung hitung lebih banyak uang rakyat yang dikorup dari pengurusan KTP, Akta Nikah, Akta cerai, SIM, PasPort, tender proyek, Razia lalu lintas Fiktif, Pajak, Pengurusan BPKB/STNK, dan pengurusan lain di Institusi pemerintahan akibat pungli ketimbang uang negara yang terselamatkan dari kasus korupsi tadi. Dibanding era Soeharto, Hutang kita jauh lebih Besar...untuk apa, untuk mempermulus jalan SBY mendanai program-program yang pro rakyat yang akhirnya akan menyengsarakan rakyat Indonesia sendiri. Ekonomi kita diarahkan pada konsep mekanisme pasar, termasuk di dunia pendidikan. 
Kontrak-kontrak dengan perusahaan asing yang sangat merugikan negara gak akan pernah diperbaharui, malah diyakini kedepan pasti makin banyak BUMN-BUMN yang diprivatisasi. Kita harus memilih pemimpin kita yang sederhana dan heroik yang menempatkan perjuangan kepada rakyat sebagai pemilik yang sah atas ekonomi dan semua kekayaan alam jauh lebih penting dan berharga dari pada hanya sekedar menempatkan dirinya sebagai Presiden yang didikte oleh kebijakan barat. Jauh dari sekedar mengganti tradisi kepemimpinan negerinya yang selama ini dikuasai oleh orang-orang Korup. Mewahnya acara deklari pasangan SBY BERBUDI yang dipoles layaknya deklarasi ala Obama, tidak mencerminkan sikap empati pada penderitaan rakyat, bermewah-bermewah padahal kompetisi belum lagi dimulai. Untuk ukuran Indonesia hanya pejabat yang pencuri yang bisa melakukan acara semewah itu dan memuat iklan tebar pesona di media.-media Apa yang dilakukan SBY sekali lagi, mirip trik serupa di masa kejayaan Soeharto untuk merebut simpati rakyat. S
eharusnya Pemimpin Indonesia harus bersikap seperti presiden Paraguay Lugo Fernando yang sederhana namun berjiwa patriotik untuk membebaskan rakyatnya dari kemiskinan. Dan harus seberani Presiden Venezuela Hugo Chavez yang tidak mau didikte oleh barat dan melakukan Peninjauan kontrak karya dengan perusahaan asing terhadap pengelolaan minyak. Sehingga Negaranya bisa memiliki saham minimal 60% di setiap perusahaan minyak sehingga menempatkan negaranya memilikia cadangan minyak terbesar mengalahkan timur tengah...luar biasa !. Untuk Indonesia tunggu satu generasi yang akan datang setelah orang-orang tua renta yang lagi berebut kekuasaan saat disembahyangkan oleh pelayatnya.
neo-liberal di Indonesia secara otomatis pemerintahan SBY akan didukung oleh barat dan sekutu-sekutunya yang memiliki kepentingan dengan kekayaan alam Indonesia. Kalau pada masa Orde Lama, Soeharto dan pemerintahannya didukung oleh barat karena Soeharto dijadikan boneka barat untuk menghambat perkembangan faham komunis diIndonesia khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya. Dan Isu Komunisme menjadi propaganda barat untuk mengeksploitasi sebuah negara dan kekayaan alamnya. Dengan gelontoran hutang yang luar biasa dari IMF, CGI, Bank Dunia sebagai kaki tangan barat. Soeharto mengemas pemerintahan dengan menekan domokrasi untuk menghambat paham-paham yang berbau komunis dan menerapkan subsidi yang demikian besar pada Rakyat dengan uang
pinjaman luar negeri. Setelah barat tidak lagi menganggap Ideologi komunis sebagai suatu ancaman. Isu demokrasi, Hak Azasi dan Sistem ekonomi Neo Liberal menjadi Propaganda barat untuk Mengeksploitasi suatu negara dan Kekayaan alamnya. Soeharto yang merupakan pemain lama tidak lagi dianggap sesuai untuk memainkan propaganda itu di Indonesia, karena Soeharto pada pemerintahannya tidak demokratis dan banyak terlibat kasus pelanggaran HAM. Selain itu diakhir-akhir kejatuhan pemerintahannya Soeharto terlihat mesra dengan tokoh-tokoh muslim di Indonesia dan akomodatif terhadap kepentingan muslim. Krisis ekonomi regional yang imbasnya mengguncang prekonomian nasional menjadi momentum barat untuk menjatuhkan tahta soeharto dengan menghadirkan isu reformasi. Reformasipun terjadi dengan Lengsernya Soeharto, namun reformasi kita adalah reformasi yang dikangkangi barat dengan memanfaatkan status quo yang terjadi. Persaingan elit politik untuk mengambil kekuatan seirama dengan lambatnya penanganan krisis yang terjadi, betul-betul dimanfaatkan pihak barat untuk menempatkan bonekanya pada moment yang paling pas. Pemilu 2004 adalah momentnya, telah jenuhnya masyarakat dengan krisis yang terjadi dan persaingan ditingkat elit yang tidak berkesudahan, barat menciptakan sosok SBY untuk membuat perubahan dimana perubahan itu nantinya bisa sedikit membawa perubahan pada masyarakat dan memberikan keuntungan bagi kepentingan barat di Indonesia. Pasca Pemilu 2004 dan terpilihnya SBY sebagai presiden mulailah barat kembali memainkan perannya di Indonesia. Pada pemerintahan SBY tak ubahnya juga seperti eranya Soeharto, Kalau di era Soeharto untuk menenangkan rakyat beliau memberikan subsidi dan membangun proyek-proyek dari hasil Hutang. Pemerintahan SBY memberikan BLT, PNPM, Peningkatan anggaran pendidikan dan kesejahteraan pegawai dari dana Hutang. Kalau dulu suharto meniupkan isu suversip untuk membersihkan jati dirinya. SBY meniupkan isu korupsi untuk membersihkan dirinya. Pada hal yang kita rasakan masihlah sama. Kalaulah katanya uang negara telah sekian milyar terselamatkan dari hasil penanganan kasus korupsi. Sekalipun pemerintah tidak pernah berinisiatip memperbaiki institusinya terhadap pungli-pungli masih marajalela di Indonesia. Kalau dihitung hitung lebih banyak uang rakyat yang dikorup dari pengurusan KTP, Akta Nikah, Akta cerai, SIM, PasPort, tender proyek, Razia lalu lintas Fiktif, Pajak, Pengurusan BPKB/STNK, dan pengurusan lain di Institusi pemerintahan akibat pungli ketimbang uang negara yang terselamatkan dari kasus korupsi tadi. Dibanding era Soeharto, Hutang kita jauh lebih Besar...untuk apa, untuk mempermulus jalan SBY mendanai program-program yang pro rakyat yang akhirnya akan menyengsarakan rakyat Indonesia sendiri. Ekonomi kita diarahkan pada konsep mekanisme pasar, termasuk di dunia pendidikan. 
Kontrak-kontrak dengan perusahaan asing yang sangat merugikan negara gak akan pernah diperbaharui, malah diyakini kedepan pasti makin banyak BUMN-BUMN yang diprivatisasi. Kita harus memilih pemimpin kita yang sederhana dan heroik yang menempatkan perjuangan kepada rakyat sebagai pemilik yang sah atas ekonomi dan semua kekayaan alam jauh lebih penting dan berharga dari pada hanya sekedar menempatkan dirinya sebagai Presiden yang didikte oleh kebijakan barat. Jauh dari sekedar mengganti tradisi kepemimpinan negerinya yang selama ini dikuasai oleh orang-orang Korup. Mewahnya acara deklari pasangan SBY BERBUDI yang dipoles layaknya deklarasi ala Obama, tidak mencerminkan sikap empati pada penderitaan rakyat, bermewah-bermewah padahal kompetisi belum lagi dimulai. Untuk ukuran Indonesia hanya pejabat yang pencuri yang bisa melakukan acara semewah itu dan memuat iklan tebar pesona di media.-media Apa yang dilakukan SBY sekali lagi, mirip trik serupa di masa kejayaan Soeharto untuk merebut simpati rakyat. S
eharusnya Pemimpin Indonesia harus bersikap seperti presiden Paraguay Lugo Fernando yang sederhana namun berjiwa patriotik untuk membebaskan rakyatnya dari kemiskinan. Dan harus seberani Presiden Venezuela Hugo Chavez yang tidak mau didikte oleh barat dan melakukan Peninjauan kontrak karya dengan perusahaan asing terhadap pengelolaan minyak. Sehingga Negaranya bisa memiliki saham minimal 60% di setiap perusahaan minyak sehingga menempatkan negaranya memilikia cadangan minyak terbesar mengalahkan timur tengah...luar biasa !. Untuk Indonesia tunggu satu generasi yang akan datang setelah orang-orang tua renta yang lagi berebut kekuasaan saat disembahyangkan oleh pelayatnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar